Aliansi Petani Sawit Sulbar dan HMI Manakarra Gelar Aksi Unjuk Rasa Menuntut Perusahaan Kelapa Sawit Bayar TBS Sesuai Penetapan

Aksi Unjuk Rasa Aliansi Petani Kepala Sawit
Sopliadi, Koordinator Lapangan (Korlap), membacakan tuntutan Aliansi Petani Kelapa Sawit di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat

Terkini.id, Mamuju – Aksi ujuk rasa yang digelar oleh Aliansi Petani Sawit se Sulawesi Barat bersama HMI Cabang Manakarra, LapM Mateng, FPPI Cabang Mamuju, dan Himpunan Mahasiswa Manakarra, mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Barat untuk mendesak pemerintah menghentikan perampasan hak petani sawit di Sulawesi Barat, di Jln Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa (07 Juli 2020).

Pengunjuk rasa menuntut agar kesejahteraan petani sawit terkait harga Tanda Buah Segar (TBS) yang sudah di tetapkan yakni sebesar Rp1.167,59, sesuai hasil rapat pada tanggal 16 dan 23 Juni 2020 agar benar-benar diikuti oleh para perusahaan sawit yang beroperasi di Sulawesi Barat.

Pasalnya, para Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak ingin membayar harga sesuai hasil penetapan.

Sopliadi, Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi ini mengatakan, agar Pemprov Sulbar mengeluarkan rekomendasi pembayaran harga TBS sesuai dengan hasil penetapan pada tanggal 23 Juni yang berlaku sejak tanggal 1 Juni hingga30 Juni 2020.

Sopliadi juga dalam tuntutannya menyebutkan bahwa, Pemprov Sulbar menerbitkan Pergub tentang penetapan TBS di Sulbar dan mencabut izin usaha operasional perusahaan yang tidak membayarkan harga TBS sesuai penetapan pada tanggal 23 Juni 2020 serta mencopot Kadis perkebunan provinsi Sulawesi Barat dan mengevaluasi tim penetapan harga TBS di Sulawesi Barat.

“Kami menduga adanya main mata antara pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan Pihak Perusahaan sawit khususnya di Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah sehingga tidak bisa benar-benar membela hak petani,” teriak Sopliadi dengan lantang membaca tuntutan pengunjuk rasa.

Melki, salah seorang perwakilan petani sawit dari Kabupaten Pasangkayu menuturkan bahwa, “pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Barat, harus turun tangan menanggapi masalah ini dan jangan sampai tutup telinga sebab jika hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh Gubernur maka Gubernur Sulawesi Barat dianggap gagal memimpin masyarakatnya dan gagal membawa semboyan Malaqbi,” katanya.

“Kami tidak akan beranjak dari aksi ini jika hak para petani sawit tidak di indahkan oleh pihak-pihak terkait,” tandas Melki.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Seekor Sapi di Polman Berkaki Lima dan Berkelamin Ganda Hebohkan Warga

Sutinah Suhardi Paparkan Program Unggulannya di Hadapan Emak-emak

Awali Agenda Pjs Bupati, Abdul Wahab Sambangi KPU Mamuju

Sosialisasi Kartu Mamuju Keren, Kampanye Perdana Tina-Ado Terkonsentrasi di Dua Kecamatan

Ketua MPC Pemuda Pancasila Mamuju Serahkan APD ke RS Bhayangkara dan RS Mitra Manakarra

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar